Mendorong Kemandirian Digital Indonesia Lewat Solusi Komunikasi Berdaya Saing Tinggi
Transformasi digital di sektor pemerintahan dan BUMN kini tak sekadar isu efisiensi. Pemerintah Indonesia mendorong percepatan penggunaan produk teknologi dengan kandungan lokal tinggi (TKDN) sebagai langkah strategis memperkuat industri nasional dan kedaulatan digital.
Salah satu implementasinya tampak jelas dalam pengadaan sistem video conference, terutama untuk kebutuhan komunikasi resmi, koordinasi regional, dan kegiatan lintas kementerian atau lembaga. Artikel ini membahas secara menyeluruh mengapa penerapan standar TKDN penting, seperti apa regulasinya, dan bagaimana Indoproav menyediakan solusi video conference berstandar TKDN untuk sektor publik dan korporasi milik negara.
Untuk memahami ekosistem solusi AV nasional secara menyeluruh, kunjungi juga artikel pilar: Solusi Video Conference Terbaik di Indonesia.
Pengertian TKDN dan Relevansinya pada Sistem Video Conference
TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) adalah persentase nilai manufaktur, rekayasa, hingga layanan purna jual yang berasal dari Indonesia pada suatu produk. Nilai ini menjadi indikator kontribusi industri lokal dalam rantai pasok nasional.
Dalam konteks video conference, TKDN memastikan perangkat dan sistem yang digunakan oleh instansi pemerintah memiliki komponen teknologi yang diproduksi atau dirakit di dalam negeri. Selain menjadi persyaratan regulasi, standar ini juga mendukung pemberdayaan SDM lokal dan efisiensi anggaran nasional.
Regulasi dan Kebijakan TKDN untuk Pengadaan Video Conference
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah mensyaratkan bahwa produk teknologi informasi — termasuk sistem video conference dan perangkat audiovisual — wajib memenuhi nilai TKDN minimum untuk digunakan dalam proyek pemerintah dan BUMN.
Beberapa dasar hukum utama mencakup:
-
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.
-
Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
-
Surat Edaran Kemenperin terkait ambang batas TKDN minimal 25–40% untuk perangkat elektronik dan komunikasi visual.
Regulasi ini memastikan bahwa pengadaan video conference menggunakan perangkat tersertifikasi TKDN agar proyek pemerintah tidak tergantung sepenuhnya pada produk impor.
Mengapa Vendor Video Conference Perlu Memenuhi Standar TKDN
Bagi vendor, memenuhi standar TKDN bukan sekadar kewajiban administratif. Ada sejumlah manfaat strategis bagi pemerintah dan BUMN, seperti:
-
Kemandirian nasional: produk lokal memperkuat industri teknologi dalam negeri.
-
Efisiensi anggaran: belanja pemerintah lebih berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
-
Kemudahan lelang: vendor bersertifikat TKDN memiliki keunggulan kompetitif di e-Katalog LKPP.
-
Kepastian regulasi: mengurangi risiko diskualifikasi tender karena tidak memenuhi standar TKDN.
Dengan memprioritaskan vendor yang memiliki sertifikat TKDN, instansi juga mendukung agenda Made in Indonesia Digital Solution yang tengah dicanangkan pemerintah.
Cara Memastikan Produk Video Conference Memenuhi Standar TKDN
Untuk memastikan legalitas dan kelayakan produk, pastikan vendor memiliki:
-
Sertifikat TKDN dari Kemenperin, diterbitkan setelah proses audit industri.
-
Laporan lengkap komposisi lokal, mencakup bahan, jasa, dan rekayasa.
-
Dokumen verifikasi yang dapat diunggah dalam proses tender.
Proses audit TKDN dilakukan oleh lembaga verifikasi independen yang bekerja sama dengan Kemenperin. Hasilnya akan dirilis dalam daftar resmi produk bersertifikasi TKDN di portal nasional.
Studi Kasus: Implementasi Video Conference TKDN di Lingkungan Pemerintah dan BUMN
-
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Mengadopsi sistem video conference dengan komponen lokal di lebih dari 50 kantor dinas. Penghematan operasional mencapai 30% per tahun. -
BUMN sektor energi
Menerapkan sistem berbasis cloud dengan perangkat ber-TKDN tinggi untuk rapat koordinasi lintas wilayah, terbukti menekan biaya logistik rapat hingga 40%. -
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Mengintegrasikan solusi MAXHUB dan audio system lokal di fasilitas pendidikan untuk memperluas penggunaan video conference dalam pelatihan nasional.
Solusi Video Conference TKDN dari INDOPROAV
Sebagai penyedia solusi audiovisual profesional, Indoproav mendukung penuh regulasi nasional dengan menghadirkan:
-
Produk tersertifikasi TKDN: termasuk kamera PTZ, speakerphone, dan Interactive Flat Panel MAXHUB.
-
Integrasi sistem rapat hybrid untuk kementerian, lembaga, dan BUMN.
-
Dukungan teknis & dokumen tender lengkap, siap digunakan untuk proyek e-Katalog pemerintah.
-
Training & support lokal di Jakarta, Surabaya, dan Medan.
Setiap sistem dirancang agar kompatibel dengan standar cloud (Zoom, Teams, Google Meet) maupun solusi private meeting berbasis on-premise.
Baca juga: Solusi Video Conference untuk Perusahaan & Pemerintahan Indonesia.
Langkah-Langkah Mengajukan Tender Video Conference Sesuai TKDN
-
Pastikan penyedia produk memiliki sertifikasi dan dokumen audit TKDN.
-
Verifikasi data di e-Katalog LKPP dan cek periode validitas sertifikat.
-
Siapkan proposal lengkap: mencakup spesifikasi teknis, garansi, serta surat keterangan TKDN.
-
Gunakan konsultan resmi bila diperlukan untuk membantu pemenuhan persyaratan administratif.
Kesalahan umum yang harus dihindari: menggunakan produk tanpa sertifikat TKDN atau tidak memastikan keabsahan dokumen penyedia.
Tantangan dan Peluang Penyedia Sistem Video Conference Lokal
Industri AV Indonesia masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan produksi perangkat lokal dan ketergantungan pada komponen impor. Namun, peluangnya besar karena:
-
Pemerintah menetapkan target porsi pengadaan produk TKDN mencapai 50% pada 2026.
-
Kolaborasi antara vendor lokal dan global dapat menciptakan produk berdaya saing tinggi.
-
Institusi publik kini lebih terbuka terhadap teknologi lokal berfitur AI dan cloud security.
Hal ini membuka peluang bagi vendor seperti Indoproav untuk menjadi mitra strategis dalam pembangunan infrastruktur digital nasional.
Kesimpulan: TKDN, Pilar Komunikasi Digital Pemerintah yang Mandiri
Menerapkan sistem video conference berstandar TKDN bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, tetapi wujud komitmen pemerintah dan BUMN dalam memperkuat industri lokal sekaligus menjaga keamanan data nasional.
Dengan dukungan solusi dan perangkat TKDN dari INDOPROAV, instansi pemerintah dapat menjalankan rapat digital dengan efektif, aman, dan sesuai regulasi pengadaan barang/jasa nasional.
Hubungi Indoproav Sekarang
Ingin memastikan sistem video conference di instansi Anda memenuhi standar TKDN dan siap untuk tender pemerintah?
Hubungi INDOPROAV hari ini.
Dapatkan solusi lengkap, dokumentasi TKDN resmi, dan demo langsung produk video conference buatan Indonesia yang mendukung efisiensi serta kemandirian digital bangsa.
