Bagi banyak bendahara, situasi ini cukup membuat napas tidak karuan. Karena tanpa dokumen TKDN, administrasi LPJ bisa tertahan, revisi kembali, atau paling menyeramkan, pengadaan dianggap tidak memenuhi aturan TKDN sesuai Permen/PMK terbaru. Dan pada titik itu, bukan hanya Anda yang repot—pihak sekolah, kepala sekolah, hingga vendor pun ikut kena imbas.
Jadi, wajar kalau Anda butuh panduan yang jelas, mudah dipahami, sekaligus bisa langsung dipraktekkan. Artikel ini ditulis khusus untuk membantu Anda memahami cara cek sertifikat TKDN Smartboard dengan benar, sehingga dokumen LPJ rapi, sesuai aturan, dan lolos verifikasi tanpa drama tambahan.

Sebelum kita lanjut, jika sekolah Anda saat ini masih dalam proses perencanaan pembelian Smartboard untuk ruang kelas digital atau Smart Classroom, Anda juga bisa pelajari pilihan perangkat yang sudah tersedia dan bersertifikasi resmi melalui halaman berikut:
Interactive Flat Panel & Smartboard Bersertifikat untuk Sekolah
Mengapa Sertifikat TKDN Sangat Penting untuk LPJ Smartboard?
Sertifikat TKDN bukan sekadar formalitas tambahan. Dokumen ini adalah bukti bahwa perangkat Smartboard yang dibeli sekolah memiliki tingkat kandungan dalam negeri sesuai kebijakan pemerintah. Ini bukan lagi opsional, tetapi menjadi bagian yang dicek dalam tahapan validasi LPJ, terutama jika pembelian menggunakan anggaran APBD, BOSDA, atau Dana DAK.
Kenapa ini penting? Karena tanpa dokumen ini, pengadaan bisa dianggap tidak memenuhi persyaratan TKDN minimal 30 persen atau sesuai regulasi terbaru. Akibatnya, auditor bisa meminta klarifikasi tambahan, revisi dokumen, atau menolak proses verifikasi sementara.
Tanda-Tanda Bahwa Smartboard Anda Harus Memiliki Sertifikat TKDN
Jika salah satu kondisi ini muncul, Sertifikat TKDN wajib Anda lampirkan:
- Produk Smartboard masuk kategori pengadaan elektronik sesuai kategori e-Katalog.
- Pengadaan menggunakan sumber dana pemerintah (DAK, BOSDA, APBD, APBN, Dana BTT, dll).
- Kontrak atau SPK mencantumkan spesifikasi dengan TKDN minimal sekian persen.
- Vendor menyebutkan produknya sudah bersertifikat TKDN saat penawaran.
Simpelnya, kalau perangkat masuk kategori teknologi edukasi atau smart classroom dan dibeli lewat lembaga pemerintah, hampir pasti perlu TKDN.
Langkah-Langkah Cara Cek Sertifikat TKDN Smartboard Secara Resmi
Bagian ini adalah inti yang paling dibutuhkan bendahara: bagaimana cara mengecek sertifikat TKDN Smartboard dengan benar dan sesuai standar audit.
Ikuti langkah berikut secara sistematis, dan catat hasilnya ke dalam folder pengadaan Anda.
1. Akses Website Resmi TKDN Kemendag/SDM
Ada beberapa website resmi pemerintah untuk pengecekan TKDN tergantung era registrasinya. Namun umumnya, vendor yang legal akan mengarahkan Anda ke portal utama TKDN yang terhubung dengan sertifikasi industri.
Pastikan Anda hanya melakukan pengecekan dari sumber resmi pemerintah, bukan screenshot brosur vendor. Screenshot hanya valid sebagai lampiran pendukung, bukan bukti utama.
2. Cari Berdasarkan Nama Produk atau Nama Produsen
Di kolom pencarian, masukkan salah satu dari data berikut:
- Nama model Smartboard
- Nama brand
- Nama produsen atau penyedia
- Kode produk (SKU)
Selalu cocokkan penulisan nama persis seperti yang tercantum pada invoice, SPK, atau penawaran. Salah satu kesalahan umum LPJ adalah perbedaan penulisan model, misalnya: “XTouch Pro 86” di sertifikat sementara kontrak tertulis “X Touch Pro 86”. Perbedaan kecil kadang memicu verifikator meminta klarifikasi tambahan.
3. Pastikan Status Sertifikasi Masih Berlaku
Sertifikat TKDN memiliki masa berlaku. Ada yang 2 tahun, ada yang 3—dan tidak semua vendor memperbaruinya tepat waktu.
Checklist yang harus Anda cocokkan:
- Tanggal penerbitan
- Tanggal kedaluwarsa
- Nama lembaga penerbit sertifikasi
- Persentase TKDN sesuai dokumen kontrak
Jika status sudah expired, Anda perlu meminta vendor memberikan pembaruan sertifikasi atau dokumen pendukung legal lain yang menunjukkan perpanjangan sedang berjalan.
4. Download Sertifikat Resmi
Setelah ditemukan, jangan hanya screenshot. Pastikan Anda:
- Download file PDF-resminya
- Periksa apakah ada QR code validasi
- Simpan dengan format: TKDN – Nama Produk – Tahun.pdf
Menyimpan file dengan nama rapi akan mempermudah Anda saat pengarsipan LPJ atau audit tahun berikutnya.
Perbedaan Antara TKDN Produk dan TKDN Vendor
Ini salah satu area yang paling sering bikin bingung bendahara.
Tidak semua vendor yang punya sertifikat berarti produknya punya sertifikat TKDN. Ada perbedaan jelas:
- TKDN Vendor: membuktikan perusahaan terdaftar sebagai produsen lokal.
- TKDN Produk: membuktikan produk spesifik sudah dihitung dan diuji kandungan lokalnya.
Untuk LPJ, yang dibutuhkan adalah TKDN produk, bukan hanya TKDN vendor.
Checklist Dokumen LPJ untuk Pengadaan Smartboard
Berikut checklist lengkap yang bisa Anda simpan:
- SPK/Kontrak
- Surat Penawaran
- Invoice
- BAP serah terima barang
- Sertifikat Garansi
- Sertifikat TKDN Produk
- Bukti Pembayaran
- Foto pemasangan dan penggunaan (opsional tapi direkomendasikan)
Contoh Kasus Nyata Namun Sering Terjadi
Sebut saja Bu Rini, bendahara sebuah SD Negeri. Tahun anggaran sudah hampir tutup, tim verifikasi minta TKDN Smartboard. Vendor menyatakan: “Sudah kok, ini screenshot-nya.” Namun ketika dicek, ternyata model produk yang datang berbeda versi dibanding sertifikat.
Hasilnya? LPJ tertahan dua minggu. Kepala sekolah ikut menandatangani revisi administrasi, vendor diminta melampirkan update dokumen, dan proses yang seharusnya selesai dalam satu hari akhirnya memerlukan waktu panjang.
Pelajaran terbesarnya: jangan tunggu auditor atau PPK bertanya. Siapkan dari awal.
Bagaimana Jika Sertifikat TKDN Tidak Ditemukan?
Jika produk tidak muncul pada sistem pencarian TKDN, ada 3 langkah antisipasi:
- Tanya vendor apakah sertifikat sedang diperbarui.
- Minta nomor sertifikat dan cek manual di database.
- Pastikan invoice dan merek sesuai sertifikat resmi.
Jika setelah dicek semua tidak sesuai, Anda perlu meminta produk substitusi atau lampiran dokumen alternative yang memadai.
Kesimpulan: Cek Sekarang, Jangan Menunggu Diminta
Proses cek sertifikat TKDN Smartboard memang terlihat administratif, tetapi justru bagian ini yang memastikan LPJ Anda rapi, sesuai aturan, dan bebas hambatan saat pemeriksaan.
Dengan langkah yang benar, Anda bukan hanya menyelesaikan tugas—Anda membangun sistem dokumentasi yang siap kapan saja diverifikasi.
| Butuh bantuan administrasi LPJ atau ingin mendapatkan dokumen TKDN yang sudah siap audit tanpa ribet?
➡️ Konsultasi Bantuan Administrasi LPJ via WhatsApp |




