Panduan Lengkap Belanja Modal TIK Dana BOS 2025 (Juknis Terbaru)

Itu wajar. Banyak bendahara sekolah menghadapi tantangan yang sama setiap tahunnya. Kebijakan berubah, kebutuhan teknologi makin berkembang, dan pembelajaran digital sudah menjadi standar—bukan lagi bonus.

Di artikel ini, kita akan membahas secara runtut mengenai belanja modal TIK Dana BOS 2025 berdasarkan juknis terbaru, termasuk contoh estimasi anggaran, item legal yang diperbolehkan, strategi agar aman audit, hingga tips penyusunan laporan.

Sebelum masuk lebih jauh, jika sekolah Anda sedang mempertimbangkan kebutuhan perangkat seperti Interactive Flat Panel, Anda bisa melihat referensi lengkapnya melalui tautan berikut:

Lihat Contoh Perangkat Smart Classroom yang Sesuai Belanja Modal Dana BOS

Mengapa Belanja Modal TIK Perlu Perencanaan Matang?

Terkadang, belanja teknologi sekolah terlihat sederhana. Pilih perangkat, beli, selesai. Namun pada praktiknya, ada banyak aspek penting seperti akuntabilitas, legalitas juknis, relevansi kebutuhan kurikulum, dan keberlanjutan pemanfaatan.

Tujuan belanja modal TIK seharusnya bukan membeli perangkat semata, tetapi memastikan teknologi mendukung pembelajaran yang aktif, kolaboratif, berbasis projek, dan relevan dengan kompetensi abad 21.

Tiga Kesalahan Umum yang Sering Terjadi

• Beli perangkat tanpa roadmap integrasi kurikulum.
• Pilih vendor hanya berdasarkan harga termurah, bukan spesifikasi dan after-sales support.
• Dokumentasi pembelian tidak lengkap sehingga rawan temuan audit.

Agar belanja modal benar dan aman, langkah berikut bisa menjadi panduan.

Langkah 1: Pastikan Item Termasuk dalam Kategori Belanja Modal BOS 2025

Berdasarkan juknis terbaru, beberapa komponen TIK yang diperbolehkan menggunakan Dana BOS antara lain:

• Interactive Flat Panel / Smartboard
• Laptop Pembelajaran
• PC / All in One Computer
• Perangkat Rekaman Multimedia (kamera, mic podcast, lighting)
• Perangkat Jaringan seperti router atau switch
• LCD projector dan layar proyektor

Perangkat TIK yang sifatnya mendukung pembelajaran berbasis digital kini menjadi prioritas. Ini sesuai dengan arah kebijakan transformasi digital pendidikan di Indonesia.

Langkah 2: Menghubungkan Belanja dengan RKS/RKAS

Meski item diperbolehkan, pembelian tetap wajib memiliki dasar perencanaan. Pastikan perangkat yang akan dibeli tercantum dalam RKS dan RKAS agar tidak dianggap belanja tidak terencana.

Checklist Mini

• Perangkat sesuai kebutuhan pembelajaran?
• Masuk RKAS tahun berjalan?
• Ada justifikasi berbasis program kurikulum?
• Pilihan vendor mempertimbangkan after-sales?

Langkah 3: Estimasi Biaya Realistis Berdasarkan Kategori Perangkat

Salah satu tantangan terbesar adalah membuat estimasi yang proporsional agar tidak membebani anggaran, namun tetap memenuhi standar perangkat kelas pembelajaran digital. Berikut gambaran umum estimasi biaya (berdasarkan rata-rata pasar nasional):

• Interactive Flat Panel 65 Inch: 27 juta – 47 juta
• Laptop untuk guru: 6 juta – 12 juta
• Mikrofon podcast + audio interface: 4 juta – 8 juta
• Kamera mirrorless entry-level recording: 11 juta – 19 juta
• Paket jaringan kelas: 2 juta – 12 juta
• Perangkat presentasi/proyektor: 6 juta – 15 juta

Angka ini tentu bisa berubah tergantung spek dan supplier, namun sangat membantu sebagai baseline pemetaan BOS.

Langkah 4: Pastikan Garansi dan Layanan Purna Jual Masuk dalam Dokumen

Sekolah sering lupa memasukkan elemen penting seperti pelatihan guru, dukungan teknis, dan garansi unit. Padahal, ini adalah bagian dari unsur audit kelayakan pemanfaatan teknologi.

Pertanyaan yang Harus Dijawab Vendor

• Apakah perangkat sudah sertifikasi TKDN?
• Siapa yang membantu instalasi?
• Apa bentuk training penggunaan perangkat?
• Berapa lama garansi dan apa yang ditanggung?

Langkah 5: Dokumentasikan Pembelian dari Awal hingga Penggunaan

Dokumentasi adalah tameng audit terbaik. Tidak harus rumit, namun harus rapi, lengkap, dan mudah ditelusuri.

Format paling praktis:

• Notulen rapat kebutuhan perangkat
• Quotation vendor pembanding
• Berita acara pemilihan vendor
• Bukti pembayaran dan invoice
• Dokumentasi penggunaan perangkat di kelas
• Lembar pemeliharaan berkala

Langkah 6 : Kenapa Banyak Sekolah Gagal Menggunakan IFP Setelah Dibeli?

Faktanya: lebih dari 60% sekolah membeli panel interaktif, tapi hanya dipakai untuk YouTube dan PowerPoint.

Penyebab paling sering:

Guru tidak dilatih

Tanpa pelatihan, fitur seperti annotate, split screen, casting, whiteboard AI, dan template pembelajaran tidak pernah digunakan.

Tidak ada integrasi Kurikulum

IFP harus bisa connect dengan platform pembelajaran seperti:

• Google Workspace for Education

• Merdeka Mengajar

• LMS sekolah

• Aplikasi ujian CBT

• Digital resources (video pembelajaran, modul, dan animasi)

Kalau tidak sinkron — panel hanya jadi pajangan.

Tidak ada SOP pemanfaatan

Sekolah perlu panduan agar penggunaannya seragam:

• Siapa yang bertanggung jawab

• Cara perawatan panel

• Jadwal penggunaan per kelas

• Pengaturan konten dan keamanan perangkat

Dengan SOP, panel belajar benar-benar menjadi aset jangka panjang, bukan hanya belanja.

Langkah 7 :Best Practice Sekolah Negeri yang Sudah Berhasil Memanfaatkan Interactive Flat Panel TKDN

Berikut pola keberhasilan yang ditemukan pada sekolah penerima IFP di tahun 2023–2025:

Mulai dari Guru Champion

Pilih 2–3 guru sebagai:

• Tim penggerak teknologi belajar

• Fasilitator digital

• Pelatih internal

Guru champion inilah yang selanjutnya mengajarkan guru lain.

Gunakan Sistem Rotasi

Jika ruangan terbatas, gunakan IFP sebagai:

• Pusat media digital di ruang guru

• Layanan pinjam pakai kelas (layaknya perpustakaan digital)

• Ruang rapat digital untuk pembahasan rapor dan kurikulum

Integrasikan dengan Agenda Sekolah

Contoh:

• P5 → Presentasi kolaboratif

• AKM → Pembahasan & simulasi literasi numerasi

• Supervisi Kepala Sekolah → Evaluasi pembelajaran real-time

Dengan cara ini, IFP menjadi bagian dari kultur belajar, bukan hanya alat.

Langkah 8 :Bagaimana Proses Pembelian IFP TKDN di E-Katalog untuk Sekolah Negeri?

Berikut alurnya agar tidak salah langkah:

1. Tentukan sumber anggaran (BOS, BOP, DAK, APBD, atau hibah)

2. Buat RAB (Rencana Anggaran Belanja)

3. Pastikan kode produk sesuai katalog elektronik LKPP

4. Verifikasi TKDN dan sertifikasi SNI/Kominfo

5. Ajukan pembelian melalui aplikasi SIRUP/E-Katalog

6. Pilih penyedia resmi yang terdaftar

7. Proses SPK + pengiriman

8. Pelatihan penggunaan untuk guru

9. Dokumentasi + laporan pertanggungjawaban

Kesalahan nomor 1 yang paling sering terjadi adalah:

“Sekolah membeli produk yang terlihat di marketplace, lalu bingung karena tidak bisa digunakan sebagai LPJ.”

Pastikan pembelian hanya melalui vendor resmi E-Katalog yang bisa menyertakan:

• BA pemasangan

• Berita acara serah terima

• Dokumen TKDN

• Sertifikat pelatihan penggunaan

Contoh Studi Implementasi Belanja TIK yang Aman Audit

SD Negeri di Jawa Tengah melakukan pembelian Interactive Flat Panel 75 inch pada tahun 2024. Mereka menyusun langkah dengan memastikan item masuk RKAS, vendor memenuhi spesifikasi BOS, dan pelatihan guru terdokumentasi. Hasilnya, perangkat digunakan untuk asesmen AKM, pembelajaran interaktif, dan presentasi projek murid. Audit dinyatakan clear karena dokumen berurutan dan laporan pemanfaatan ada.

Kapan Sebaiknya Belanja Modal Dilakukan?

Belanja TIK idealnya dilakukan pada Januari – April agar perangkat bisa digunakan untuk kegiatan belajar dan bisa dievaluasi sebelum penyusunan laporan tahun berjalan.

Rangkuman Utama Agar Aman Audit

• Cek juknis sebelum transaksi
• Pastikan item masuk RKAS dan RKS
• Bandingkan 3 vendor resmi
• Pilih vendor yang menyediakan training guru
• Dokumentasikan pembelian dan penggunaan

Jika semua langkah ini diikuti, belanja modal TIK tidak lagi menjadi sumber ketakutan audit, tetapi justru menjadi investasi yang terukur bagi mutu pembelajaran sekolah.